Warga Diskusikan Rencana Kelola dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Fakfak

Warga Kampung Antalisa sedang mendengarkan presentasi/Istimewa


FAKFAK - Sejak November 2017, Pemerintah Kabupaten, Dinas Kelautan Perikanan, Conservation International (CI) Indonesia dan USAID-SEA melaksanakan inisiatif di Fakfak Papua Barat untuk mendukung penguatan kelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kegiatan ini merupakan bagian dari program CI Indonesia di Papua Barat untuk penguatan penguatan jejaring kelola kawasan konservasi perairan di Bentang Laut Kepala Burung (BLKB).

Menindaklanjuti pencadangan Taman Pesisir Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch seluas 350.000 ha sebagai KKPD oleh Pemerintah Kabupaten pada 25 Juli 2017, CI Indonesia bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat berdiskusi dengan warga lokal untuk menentukan titik area yang harus dilindungi, sebagai salah satu tahap dalam Perencanaan Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Fakfak. Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan efektivitas Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dipersyaratkan dalam Panduan Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K), Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rilis yang diterima, Diskusi yang terlaksana pada 10-15 Februari 2018 tersebut dihadiri oleh 268 warga dari 18 desa. Sejumlah desa yang terlibat yakni Ugar, Andamata, Mandoni, Sekar, Sisir, Tuberwasa, Malakuli, Antalisa, Faur, Tarak, Kiaba, dan Maas. Diskusi partisipatif bersama masyarakat tersebut bertujuan  mendapat masukan dari warga atas wilayah yang perlu dilindungi, pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan, serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perikanan jangka panjang dan potensi pariwisata di Fakfak.

Kristian Thebu selaku Ketua Dewan Adat Suku Maya di Raja Ampat, berbagi pengalaman Raja Ampat menjadi salah satu destinasi wisata dunia karena pengelolaan perairan yang berkelanjutan.

 “Konservasi sifatnya bukan melarang, melainkan mengatur. Pengaturan ini sebaiknya dilakukan oleh warga adat karena warga adat adalah pemilik wilayah ini. Fakfak memiliki potensi yang sama dengan Raja Ampat, maka, dukungan masyarakat dibutuhkan untuk mendukung kerjasama pemerintah,” ujar Kristian.

Sementara dari masyarakat, Anwar Yorre, tokoh nelayan di Kampung Malakuli menyatakan antusiasmenya terhadap acara ini.

“Jika KKPD ini sudah berjalan, kami siap membantu untuk patroli dari pulau ke pulau setiap minggu. Namun, perlu ada diskusi tentang penegakan hukum agar warga mengetahui secara jelas mengenai rencana pengelolaan perairan dan perikanan ke depan," harap Anwar.

Secara umum, diskusi yang berjalan membuahkan hasil yang positif.Keluaran dari pertemuan ini adalah satu peta Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Van Den Bosch dengan titik-titik lokasi ikan bertelur dan berkembang biak yang perlu dilindungi.

Nur Ismu Hidayat selaku Program Manager Fakfak CI Indonesia menyatakan bahwa diskusi merekomendasikan 60.000 ha kawasan dari wilayah yang dicadangkan untuk dikonservasi.

“Kami memproyeksikan ada sekitar 20-30% kawasan yang dikonservasi dari luas perairan yang dicadangkan, dan dalam proses diskusi, warga merekomendasikan luasan wilayah kurang lebih 60.000 ha. Warga juga memberikan masukan mengenai wilayah-wilayah yang patut untuk dilindungi karena wilayah-wilayah itu terkenal sebagai tempat ikan berkembang biak," terang Ismu.

Ia menambahkan input dari diskusi ini juga akan divalidasi secara ilmiah pada survey yang akan dilakukan pada 5-20 Maret 2018. Hasil survey tersebut nantinya kami harap dapat menjadi dasar ilmiah yang memperkuat rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan di Fakfak, untuk kelestarian sumber daya perairan Fakfak dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. [Ola]
Sumber: http://wartaplus.com