Kasus Bandara Jacob Pattipi, Kuasa Hukum: “Biarkan Pengadilan yang Membagi Dana Ganti Rugi Secara Adil”

Fakfak  – Pembangunan Bandara Jacob Pattipi yang terletak di Kampung Siboru, Distrik Wartutin, Fakfak, Papua Barat, masih terganjal soal ganti rugi kepada pemilik tanah ulayat. Bila tidak dituntaskan, ibarat bom waktu yang siap kapan saja meledak. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak harus bijak melihat persoalan ini.

Dr. Pieter Ell, kuasa hukum 5 marga pemilik
tanah ulayat yang digunakan untuk pembangunan
Bandara Jacob Pattipi, Fakfak, Papua Barat
Penegasan ini disampaikan Dr. Pieter Ell, Kuasa Hukum dari 5 marga pemilik hak ulayat dari 6 marga yang ada, Marga Uss, Pattipi, Patiran, Amor/Komor, dan Ginuni. Marga lainnya adalah Hombore.

“Ganti rugi Bandara Jacob Pattipi seyogyanya diterima oleh pemilik hak ulayat secara kolektif bukan kepada satu orang tertentu,” ujar Pieter dalam siaran persnya kepada innews, Selasa (8/9/2020) sore.

Dia menjelaskan, hak ulayat ini bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) oknum tertentu, melainkan milik para marga.

Pieter meminta Pemda Fakfak harus arif dalam membagi dana ganti rugi tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh dengan menitipkan dana ganti rugi di pengadilan. “Biar pengadilan (hakim) nanti yang membayar kepada mereka yang berhak menerimanya,” lanjut Pieter.

Dikritisi bila ada oknum aparat Pemda Fakfak yang mencoba melakukan ‘gerakan tambahan’ soal dana ganti rugi. “Akan muncul pertanyaan dari masyarakat ada apa dibalik gerakan ini,” tukasnya.

Dijelaskan, ada enam marga pemilik 700 ribu meter persegi yang digunakan untuk pembangunan Bandara Jacob Pattipi. Itu tertuang dalam surat pengakuan hak ulayat tanah adat tertanggal 14 Mei 2020.

“Total nilai yang harus dibayar sebesar Rp 105 miliar yang akan dibagikan kepada 220 kepala keluarga dan para ahli waris. Baik yang ada di Fakfak maupun di perantauan,” ucapnya.

Beberapa kali upaya pertemuan yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Pieter menegaskan, jika tidak ada pembayaran yang dilakukan secara adil, pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Dan ditekankan, selama proses hukum berlangsung maka semua aktivitas di atas lokasi tanah adat kami dihentikan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. (RN)

Sumber: https://innews.co.id/kasus-bandara-jacob-pattipi-kuasa-hukum-biarkan-pengadilan-yang-membagi-dana-ganti-rugi-secara-adil/

No comments for "Kasus Bandara Jacob Pattipi, Kuasa Hukum: “Biarkan Pengadilan yang Membagi Dana Ganti Rugi Secara Adil”"