Pemkab Fakfak: Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan, Wajib Mengontrol Pemerintah

Pemkab Fakfak: Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan, Wajib Mengontrol Pemerintah

Penulis: Jubi.co.id

Manokwari - Pemerintah kabupaten Fakfak Papua Barat di bawah pimpinan Bupati Untung Tamsil dan Wakil Bupati Yohana Dina Hindom, berkomitmen menata kembali kondisi keuangan daerah itu termasuk pengelolaan dan pemanfaatan dana Otonomi khusus (Otsus).

Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom, mengatakan, pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama Pemerintah yang membutuhkan komitmen dan kerja sama untuk mencapai tujuan.

Baca Juga: Usai Dilantik, Bupati & Wakil Bupati Fakfak Janji Lakukan Evaluasi ASN Plus Sejumlah Kebijakan

Perempuan asli Fakfak yang pertama kali wakil Bupati ini, mengungkap bahwa penggunaan anggaran [termasuk dana Otsus] di seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Pemda Fakfak akan diperketat, sehingga lebih efektif, efisien dan transparan.

“Saya akan mendorong jumlah regulasi untuk menciptakan budaya kerja yang efektif, efisien dan transparan dalam pengelolaan anggaran di seluruh OPD,” ujar Wakil Bupati pada sebuah kesempatan di Manokwari, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga : Bupati & Wakil Bupati Fakfak Mengikuti Acara Wisuda SMA Donbosco

Dia adalah bahwa semua program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD maupun transfer dan Otsus, kata Yohana, harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Wakil Bupati Yohana Hindom tak menampik jika masyarakat sering menilai pelayanan Pemerintah dari sisi kegagalan. Hal itu bagi Hindu, merupakan kritik positif yang patut menjadi bahan introspeksi para pimpinan dan staf birokrat pemerintahan.

Baca Juga: Untung Tamsil Tetapi Janji, Hari Senin Peletakan Batu Pertama

“Masyarakat sebagai pelaku pembangunan, wajib mengontrol Pemerintah untuk tujuan perbaikan kinerja kita,” tukas Yohana Hindom.

Sebelumnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan penggunaan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktut (DTI) di provinsi Papua dan Papua Barat.

Baca Juga: Di Nonjobkan & Mengadu Ke DPRD, Bupati Fakfak: "Saya Akan Buang Lebih Jauh Lagi"

Dia berujar bahwa permasalahan tersebut antara lain penggunaan dana Otsus belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan masing-masing sumber dana, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi belum memadai.

“Intinya dalam catatan kami, bahwa penggunaan Dana Otsus selama 20 tahun belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat,” kata Iwan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasinkeubang) Papua Barat di Manokwari, Jumat (4/ 6/2021) lalu.

Dalam agenda itu pula, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan berharap BPKP dan jajaran APIP di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk bersama-sama mengawal pengelolaan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus agar bisa memberikan hasil nyata dan dapat benar-benar dirasakan manfaat dan hasilnya oleh masyarakat .

“Harapan kami, apa yang menjadi tujuan utama dari kucuran dana Otsus ini bisa tercapai maksimal, serta dapat diperlengkapi dengan baik sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku,” kata Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekertaris Daerah Nataniel D.Mandacan. 

  



0 Response to "Pemkab Fakfak: Masyarakat Sebagai Pelaku Pembangunan, Wajib Mengontrol Pemerintah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel