Tarik Militer dari Maybrat dan Seluruh Wilayah West Papua

Tarik Militer dari Maybrat dan Seluruh Wilayah West Papua

Yogyakarta - Mahasiswa mahasiswi Papua kota studi Yogyakarta menggelar jumpa pers terkait dengan Peristiwa Maybrat yang terjadi pada 2 september lalu.

Bertempat di Asrama Mahasiswa Mansinam III Konferensi Pers ini digelar pada 11.00 WIB.

Ada 11 poin pernyataan sikap tegas yang tertuang didalam rilis sebagaimana diterima media ini; untuk lebih jelas silahkan ikuti dibawah:
 

Konfrensi Pers

Segera Hentikan Operasi Militer di  Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dan Seluruh Tanah West Papua

Diperkirakan 7000 warga masyarakat sipil di kabupaten Maybrat wilayah Aifat Raya yang mencakupi lima (5) distrik dan di dalamnya terdapat 50 kampung yang memilih mengungsi ke hutan, akibat terjadinya operasi oleh militer. Kejadian itu tepatnya di kampung Kisor dan Awet Maym dan  telah membuat masyarakat mengungsi keluar dari desa mereka sejak tanggal, 3 September 2021 hingga saat ini, akibat operasi besar-besaran oleh militer Indonesia. Dan saat ini para pengungsi sedang tersebar di beberapa kampung-kampung tetangga dan ada yang ke kota dan kabupaten sorong. Ada juga yang masih bertahan di hutan sejak mereka mengungsi, dengan bahan makanan seadanya sampai saat ini. Aktivitas belajar-mengajar pun lumpuh, aktivitas ibadah tidak berjalan, peternakan, perkebunan milik warga tidak terurus, rumah dan harta benda semuanya ditinggalkan.

Operasi tersebut berawal dari penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terhadap Posramil di kampung Kisor pada tanggal, 2 September 2021 yang mengakibatkan 4 orang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) meninggal dunia.

Merespon insiden ini, negara mengerahkan ratusan personil TNI dan Polri ke Maybrat dengan dalil ‘pengamanan’, serta pengejaran pelaku. Pada tanggal, 3 September 2021, Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel, Arm Hendra Pesireron mengaku bahwa 100 sampai 150 personel telah dikerahkan. Ini belum menghitung jumlah personel tetap di Maybrat dan Sorong Selatan. Sehingga saat ini diperkirakan jumlah militer telah mencapai 400-an personel bahkan lebih. Dan mereka telah menguasai seluruh wilayah Maybrat, Provinsi Papua Barat.

Pos-pos militer didirikan sepanjang jalan-jalan umum seperti di Susmuk, sungai Kamundan dan sebagainya. Militer menyita identitas warga sipil yang melintas dan juga melakukan pengecekan di jalan utama Sorong-Manokwari, Provinsi Papua Barat. Barang bawaan juga disita dan diperiksa, alat-alat berkebun seperti parang, kampak, dan tombak juga diambil. Kondisi ini membuat warga sipil menjadi trauma dan tidak bekerbun serta berburu dan aktivitas normal seperti biasanya.

Pada hari pertama, TNI dan Polri melancarkan operasi secara serampangan dan membabi-buta di perumahan-perumahan milik warga di Kampung Kisor Distrik Aifat selatan. Akibatnya dua orang warga sipil, Simom Waimbewer dan Maikel Yaam ditangkap sewenang-wenang dan ditahan sampai hari ini tanpa pembuktian yang jelas. Dan pada tanggal 10 September 2021 terjadi penangkapan terhadap kedua orang, Frins Souwe dan Yosias Sowe di kampung Karsu Distrik Aitinyo. Sementara itu TNI dan Polri melancarkan penundahan terhadap organisasi sipil milik rakyat Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanpa satu pun alat bukti yang menguatkan tuduhan mereka.

Inilah wajah asli TNI dan POLRI di atas tanah air West Papua. Kondisi di wilayah Maybrat hari ini sama persis perlakuanya seperti di Intan jaya, Nduga dan Puncak Papua, bahkan di seluruh tanah West Papua sejak 1961 hingga hari ini bahkan terus terjadi. Pendudukan Indonesia dengan pola militeristik telah menelan 500.000-an ribu lebih jiwa penduduk asli Papua, ribuan masyarakat juga kehilangan rumah, ternak, dan harta benda. Bahkan tidak sedikit rakyat Papua yang lahir dan tumbuh di bawah teror psikologi juga fisik. Ditambah lagi dengan ingatan kekerasan militer masa lalu yang selalu menghantui membayang-bayangi kehidupan orang Papua, dan  membuat hidup orang Papua kian buruk dan hancur di atas tanah airnya.

Operasi militer selalu menjadi solusi Indonesia untuk menangani konflik berkepanjangan di West Papua. Ini menunjukan dengan jelas bahwa Indonesia tidak punya niat baik sama sekali untuk menyelesaikan persoalan Papua, selain menambah deretan luka dan kekerasaan.

Otonomi Khusus (Otsus), pembangunan jalan dan infrastruktur, serta gagasan tentang kesejahteraan untuk masyarakat Papua telah menjadi sampul untuk menutupi kekerasan sistematis negara yang berkepanjangan, masif dan terstruktur. Sebab, hanya dengan cara itu eksistensi kekuasaan negara terhadap bangsa Papua yang terlihat sifatnya menjajah manusianya, melakukan eksploitasi terhadap alamnya dan Papua menuju kepunahan. Melihat, menyaksikan dan meraskan realitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa masa depan rakyat Papua dalam ancaman besar.

Dengan ini kami mahasiswa- mahasiswa Papua Kota Studi Yogyakarta, menyatakan sikap tegas sebagai berikut:
  1. Tarik militer organik dan non organik dari Kabupaten Maybrat-Aifat, Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan seluruh tanah Papua;
  2. Hentikan operasi militer di Kabupaten Maybrat, wilyah Aifat Timur Raya yang sedang berlangsung saat ini;
  3. Hentikan operasi militer yang mengakibatkan pengungsian berkelanjutan di Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, dan juga Maybrat;
  4. Mengutuk tindakan serampangan dan membabi buta yang dilakukan oleh TNI dan POLRI terhadap masyarakat sipil yang menyebabkan terjadinya pengungsian besar-besaran di Maybarat, Aifat Timur Raya dan seluruh tanah Papua; 
  5. Bebaskan Simon Waymbewer, Maikel Yaam Yosias Soawe dan Frins Soawe tanpa syarat. Mereka adalah warga sipil, bukan pelaku;
  6. Buka akses jurnalis asing dan independen ke Maybrat dan seluruh tanah Papua;
  7. Hentikan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang merupakan gerakan sipil yang tidak ada kaitanya dengan kontak tembak antara TNI-POLRI dan TPN-PB di, Maybrat Aifat Timur;
  8. Bebaskan tahanan politik Papua Victor Yeimo, Frans Waisini, Ham Nauw, Jon Bless, Doni Patilulu, Wenceslaus Saud, Kris Djamona, dan Bertus Fenemtruma tanpa syarat!
  9. Tolak PON 2021 sebagai program Negara untuk menutupi kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat bangsa West Papu dan meredam perlawanan rakyat;
  10. Tolak investasi di Blok Wabu, tutup Freeport, seluruh Perusahaan Sawit Wilayah Kepala Burung Papua, dan semua Perusahan Nasional, Multinational Corporate (MNC) yang merupakan dalang utama pelanggaran HAM dan ekosida di tanah Papua;
  11. Dan Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa West Papua melalui mekanisme referendum untuk mengakhiri penderitaan rakyat bangsa West Papua.

Demikian Pernyataan sikap ini kami sampaikan, salam solidaritas dan persatuan nasional.

Yogyakarta, 11 September 2021
Penangung Jawab

Mahasiswa-mahasiswi Papua Kota Studi Yogyakarta.


Post By Admin

0 Response to "Tarik Militer dari Maybrat dan Seluruh Wilayah West Papua"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel