Menteri Investasi Ikut Campur Masalah Batas Wilayah Fakfak - Bintuni, Anggota DPD RI: Jangan salah masuk kamar

Menteri Investasi Ikut Campur Masalah Batas Wilayah Fakfak - Bintuni, Anggota DPD RI: Jangan salah masuk kamar

Foto istimewa/ Ist


Fakfak - Persoalan perbatasan Fakfak dan Bintuni akhirnya mengemuka kembali setelah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Dalam pertemuan tatap muka dengan Bupati dan Forkopimda Fakfak, Bahlil mengatakan bahwa pemindahan batas wilayah merupakan hal yang mudah.

"Barang apa jadi, pabrik pupuk saja kita pindahkan, apalagi batas wilayah itu," ujar Bahlil dengan percaya diri saat pertemuan tersebut.

Pernyataan Bahlil ini menimbulkan kritik keras dari Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw dan anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma.

Baca Juga: Ketua LMA 7 Suku: Stetmen Menteri Investasi sangat Melecehkan & Tidak Menghargai Adat", Pabrik Tetap Dibangun di Bintuni
Menurut Filep, pernyataan Bahlil tidak etis lantaran menggampangkan persoalan tanpa melihat akar masalah yang terjadi di lapangan. Apalagi disampaikan di ruang publik.

"Pertama, kita merujuk ke UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 91 ayat (3) huruf c UU Pemda menegaskan bahwa salah satu tugas gubernur ialah menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-daerah," katanya, Sabtu (2/10/2021).

Hal ini diperkuat dalam Pasal 370 ayat (1), yaitu dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan antardaerah dalam satu provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.

"Jadi, sengketa antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan wewenang gubernur," lanjut senator asal Papua Barat ini.

Kedua, dalam konteks otonomi khusus (Otsus) yang tertuang pada Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus menyebutkan bahwa tugas dan wewenang gubernur ialah melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi kerja sama.

Baca Juga: KNPI Kabupaten Teluk Bintuni Ikut Kecewa, Terkait Pertanyaan Menteri Bahali: Akan Pindahkan Pabrik Ke Fakfak

Serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 70 ayat (1) diulangi secara sangat tegas yaitu bahwa perselisihan antara kabupaten/kota di Papua diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi pemerintah provinsi.

"Frasa ‘diselesaikan secara musyawarah’, bermakna melibatkan masyarakat adat melalui musyawarah adat, karena masyarakat adat merupakan roh dari Papua. Jadi, cukup mengagetkan bahwa Menteri Investasi ikut campur di sini. Tupoksinya terlalu jauh. Jangan salah masuk kamar,” tegas Filep.

Kehadiran Menteri Bahlil, menurut Filep, seharusnya memberikan solusi konkret yang tetap berpijak pada tugas dan wewenangnya.

VIDEO-LMA 7 Suku Sindir Menteri Bahlil Lahadalia & Ini Kata Mereka Untuk Bupati Fakfak

Ia pun meminta agar para menteri tidak terlalu politis dan seolah-olah memberikan harapan, padahal bukan merupakan ranah kerjanya.

Filep pun menekankan bahwa persoalan tapal batas Bintuni- Fakfak wajib memperhatikan kekerabatan sosial yang telah ada dan terpelihara dengan baik.

Karena itu, Filep menegaskan pernyataan Menteri Bahlil sangat berpotensi memecah-belah masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum negara hadir.

“Tugas pemerintah itu sebenarnya hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku utama atau yang memutuskan semuanya. Masyarakat adat lah yang menjadi aktor utama dalam segala hal, termasuk dalam persoalan perbatasan," tandas Filep. (rilis.id/ist)

Editor: Ronaldo Letsoin




0 Response to "Menteri Investasi Ikut Campur Masalah Batas Wilayah Fakfak - Bintuni, Anggota DPD RI: Jangan salah masuk kamar"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel