Klarifikasi Sikap Abstain Dewan Adat Mbaham Matta FakfakTerhadap Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua

Klarifikasi Sikap Abstain Dewan Adat Mbaham Matta FakfakTerhadap Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua


Fakfak
- 𝕄𝕖𝕟𝕘𝕙𝕠đ•Ŗ𝕞𝕒đ•Ĩ𝕚 𝕕𝕒𝕟 𝕞𝕖𝕝𝕖𝕤đ•Ĩ𝕒đ•Ŗ𝕚𝕜𝕒𝕟 ℕ𝕚𝕝𝕒𝕚 𝕤𝕖đ•Ŗđ•Ĩ𝕒 𝕟𝕠đ•Ŗ𝕞𝕒 𝕟𝕠đ•Ŗ𝕞𝕒 𝕒𝕕𝕒đ•Ĩ 𝕞𝕖đ•Ŗđ•Ļ𝕡𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕓𝕒𝕘𝕚𝕒𝕟 𝕕𝕒đ•Ŗ𝕚 𝕤𝕚𝕜𝕒𝕡 𝕕𝕒𝕟 đ•Ĩ𝕚𝕟𝕕𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕞𝕒𝕟đ•Ļ𝕤𝕚𝕒 đ•Ļ𝕟đ•Ĩđ•Ļ𝕜 𝕜𝕖𝕤𝕖𝕝𝕒𝕞𝕒đ•Ĩ𝕒𝕟 𝕕𝕒𝕟 𝕜𝕖𝕓𝕖đ•Ŗ𝕝𝕒𝕟𝕘𝕤đ•Ļ𝕟𝕘𝕒𝕟 𝕙𝕚𝕕đ•Ļ𝕡𝕟đ•Ē𝕒 𝕤𝕖𝕟𝕕𝕚đ•Ŗ𝕚. 𝔸𝕜đ•Ĩđ•Ļ𝕒𝕝𝕚𝕤𝕒𝕤𝕚 𝕟𝕚𝕝𝕒𝕚 𝕕𝕒𝕟 𝕟𝕠đ•Ŗ𝕞𝕒 𝕚𝕟𝕚 𝕤𝕖𝕨𝕒𝕛𝕒đ•Ŗ𝕟đ•Ē𝕒 đ•Ĩđ•Ļđ•Ŗđ•Ļđ•Ĩ 𝕕𝕚𝕓𝕒𝕨𝕒 𝕕𝕒𝕝𝕒𝕞 𝕓𝕖đ•Ŗ𝕓𝕒𝕘𝕒𝕚 𝕤𝕖𝕟𝕕𝕚 𝕕𝕒𝕟 đ•Ŗđ•Ļ𝕒𝕟𝕘 – đ•Ŗđ•Ļ𝕒𝕟𝕘 𝕡𝕖𝕞𝕓𝕒𝕟𝕘đ•Ļ𝕟𝕒𝕟 𝕜𝕖𝕙𝕚𝕕đ•Ļ𝕡𝕒𝕟 𝕞𝕒𝕟đ•Ļ𝕤𝕚𝕒.

Perjuangan Pembagunan manusia Papua di Atas Tanah Adatnya telah menjadi suatu pergumulan panjang dalam sejarah peradaban manusia papua itu sendiri. 

𝙃𝙖𝙧𝙞 𝙞đ™Ŗ𝙞 đ˜ŋ𝙚đ™Ŧ𝙖đ™Ŗ đ˜ŧ𝙙𝙖𝙩 𝙋𝙖đ™Ĩđ™Ē𝙖 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 đ™Ŧ𝙖𝙙𝙖𝙝 𝙖𝙩𝙖đ™Ē 𝙤𝙧𝙜𝙖đ™Ŗ𝙞𝙨𝙖𝙨𝙞 𝙈𝙖𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙩 𝙖𝙙𝙖𝙩 𝙋𝙖đ™Ĩđ™Ē𝙖 𝙙𝙞 7 𝙒𝙞𝙡𝙖𝙮𝙖𝙝 đ˜ŧ𝙙𝙖𝙩, ( 𝙇𝙖đ™Ĩ𝙖𝙜𝙤, 𝙈𝙚đ™Ĩ𝙖𝙜𝙤, 𝙏𝙖𝙗𝙞/𝙈𝙖đ™ĸ𝙩𝙖, 𝙃𝙖 đ˜ŧđ™Ŗ𝙞đ™ĸ, 𝙎𝙖𝙞𝙧𝙚𝙧𝙮, đ˜ŋ𝙤𝙗𝙚𝙧𝙖𝙮 𝙙𝙖đ™Ŗ đ˜Ŋ𝙤đ™ĸ𝙗𝙚𝙧𝙖𝙮) 𝙙𝙞đ™Ĩ𝙖đ™Ŗ𝙙𝙖đ™Ŗ𝙜 𝙘đ™Ē𝙠đ™Ēđ™Ĩ đ™Ĩ𝙚đ™Ŗ𝙩𝙞đ™Ŗ𝙜 𝙙𝙖𝙡𝙖đ™ĸ đ™Ĩ𝙚𝙧𝙟đ™Ēđ™Ŗ𝙜𝙖đ™Ŗ đ™ĸ𝙖𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙩 đ™Ĩ𝙧𝙞𝙗đ™Ēđ™ĸ𝙞 𝙋𝙖đ™Ĩđ™Ē𝙖. 𝙏đ™Ē𝙜𝙖𝙨 𝙙𝙖đ™Ŗ 𝙛đ™Ēđ™Ŗ𝙜𝙨𝙞 𝙡𝙚đ™ĸ𝙗𝙖𝙜𝙖 𝙞đ™Ŗ𝙞 đ™Ēđ™Ŗ𝙩đ™Ē𝙠 đ™ĸ𝙚đ™ĸđ™Ĩ𝙚𝙧𝙟đ™Ē𝙖đ™Ŗ𝙜𝙠𝙖đ™Ŗ 𝙝𝙖𝙠 𝙝𝙖𝙠 đ™ĸ𝙖𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙩 𝙖𝙙𝙖𝙩 (đ™Ĩ𝙧𝙞𝙗đ™Ēđ™ĸ𝙞) đ™Ĩ𝙖đ™Ĩđ™Ē𝙖 𝙙𝙖đ™Ŗ 𝙟đ™Ē𝙜𝙖 đ™ĸ𝙚𝙡𝙚𝙨𝙩𝙖𝙚𝙧𝙞𝙠𝙖đ™Ŗ đ™Ŗ𝙞𝙡𝙖𝙞 đ™Ŗ𝙞𝙡𝙖𝙞 𝙙𝙖đ™Ŗ đ™Ŗ𝙤𝙧đ™ĸ𝙖 𝙮𝙖đ™Ŗ𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙡𝙖𝙠đ™Ē 𝙨đ™Ē𝙠đ™Ē – 𝙨đ™Ē𝙠đ™Ē 𝙙𝙞𝙩𝙖đ™Ŗ𝙖𝙝 𝙞đ™Ŗ𝙞.

Keberadaan Dewan Adat Papua diatas tanah papua juga untuk mengangkat harkat dan martabat suku suku pribumi di atas tanah papua. Ada tata cara dari nilai dan norma adat yang berlaku, sehingga disetiap pelaksanaan kegiatan apapun mesti dilakukan seharusnya sesuai norna norma adat. 

Konferensi merupakan forum tertinggi yang diamanatkan masyarakat adat diatas tanah papua, sebagai momentum penting untuk memproteksi dan memperjuangkan hak - hak masyarakat adat di tanah papua.  

Penting sebagai masyarakat adat lebih memperhatikan hak hak tanah, hak hak ekonomi budaya dan lain sebagainya, bukan menempatkan masyarakat adat papua sebagai subyek pembangunan namun masyarakat adat semestiya ditempatkan sebagai obyek dari pembangunan dalam berbagai segi dan ruang – ruang kehidupan manusia papua.

Persoalan hak hak masyarakat adat diseluruh tanah papua berada pada level memperihatinkan, dimana kebenaradaan investasi diPapua masyarakat adat sering menjadi korban, tanah hanya dijadikan sebagai alat konpensasi bukan sebagai alat produksi. Perjuangan masyarakat adat papua semestinya tanah menjadi alat tawar atau bargaining Position, sehingga masyarakat adat bisa setara dengan bangsa lain dimuka bumi ini.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan adalah pelaksanaan KBMAP IV Papua di Kaimana telah mengurangi penghormatan terhadap etika dan tatanan adat dalam struktur wilayah adat bomberay, yang terdiri dari Babo Fakfak Kaimana dan Mimika. 

Menyebabkan tiga daerah tersebut tidak berperan aktif dalam kerja kerja kepanitiaan KBMAP IV secara baik atau normative. Pelaksanaan Konferensi Besar Dewan Adat Papua di Kaimana tidak melalui sebuah tahapan prosesi spiritual adat bersama dari suku-suku yang ada di wilayah adat Bomberay .

Harapan Masyarakat Adat Papua terhadap pelaksanaan kegiatan KBMAP IV di Kaimana menjadi ajang penting untuk menghasilakan sejumlah pikiran, ide dan gagasan strategi sehingga terjadinya konsolidasi dan rekonsiliasi yang baik dengan tetap menghormati dan menghargai nilai nilai adat sesama suku dalam rangka mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Adat dibumi Papua.

Klarifikasi Sikap Abstain Dewan Adat Mbaham Matta FakfakTerhadap Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP IV) 2021 di wilayah Adat bomberay – Di Kabupaten Kaimana.

Klarifikasi sikap Abstain Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak terhadap pelaksanaan Konferensi Dewan Adat Papua di wilayah Adat Bombeberay tagl 25 – 30 Oktober 2021 yang bertempat di Kabupaten Kaimana, perlu kami sampaiakan sebagai wujud dari tanggung jawab terhadap nilai dan norma norma adat yang harus di junjung tinggi dan dihormati ditanah ini. Adapun pertimbangan sikap abstain kami sebagai berikut:

1. Dewan Adat Mbaham Matta menyadari dengan sungguh sungguh bahwa pelaksanaan KBMAP IV Papua di Kaimana belum menempatkan etika, dan tatanan adat dalam struktur wilayah adat bomberay yang terdiri dari Babo Fakfak Kaimana dan Mimika dimana tidak terkonsolidasi secara normative.

2. Komunikasi pembentukan panitia yang semestinya melibatkan keberadaan suku suku diwilayah adat Bomberay tidak dilakukan secara maksimal sesuai etika dan norma adat.

3. Pelaksanaan Konferensi Besar Dewan Adat Papua di Kaimana tidak melalui tahapan prosesi spiritual adat bersama dari suku-suku yang ada di wilayah adat bomnberay ( Babo, Fakfak, Kaimana dan Mimika.

Demikian klarifikasi sikap Abstain Dewan Adat Mabaham Matta Fakfak dan Atas Ijin Leluhur serta perhatian seluruh Masyarakat Adat Papua Kami sampaikan Terima Kasih.


Fakfak, 13 November 2021

“UNTUK DAN ATAS NAMA ADAT DI SELURUH TANAH PAPUA”


DEWAN ADAT MBAHAM MATTA FAKFAK

WILAYAH IV BOMBERAY

KETUA UMUM


DOMIANUS TUTUROP



0 Response to "Klarifikasi Sikap Abstain Dewan Adat Mbaham Matta FakfakTerhadap Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel