POLITIK MUTASI JABATAN !!! MASIH PANTASKAH DIPRAKTEKAN ??

POLITIK MUTASI JABATAN !!! MASIH PANTASKAH DIPRAKTEKAN ??

Penataan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi pemerintah berbentuk mutasi sebagai perwujudan dari dinamika organisasi. Menurut Masudi dalam (Hidayati, 2012) Mutasi adalah kegiatan pemindahan pegawai dari suatu pekerjaan kepekerjaan lain, Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar jabatan fungsional maupun jabatan struktural di intansi pusat dan instansi daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Ruang lingkup mutasi menurut Hasibuan dikutip (Kasiaheng, Kimbal, & Liando, 2017) mencakup semua perubahan baik posisi, pekerjaan, tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal (promosi dan demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer ataupun production transfer di dalam suatu organisasi.


  Mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen yang penting untuk melakukan manajemen terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk menjunjung tinggi kompetensi, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan gaji yang sepadan Masudi dalam (Hidayati, 2012). Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan kegiatan mutasi Pegawai Negeri Sipil di tingkat daerah atas intruksi kepala daerah. Mutasi pegawai diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Promosi, yang menangani dan mengelola aktivitas perpindahan Pegawai Negeri Sipil baik di dalam instansi di lingkungan pemerintah kabupaten, dan perpindahan antar instansi baik masuk atau keluar dari Kabupaten. Sedangkan mutasi jabatan struktural adalah perubahan posisi jabatan struktural PNS baik secara vertikal maupun horizontal, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan kepala daerah sebagai pejabat politik dan pejabat administrasi (birokrasi), kepala daerah yang memperoleh mandat dan legitimasi demokratis karena dipilih langsung, memerlukan dukungan staf administrasi yang profesional dan loyal, demi mewujudkan program-program yang dijanjikan kepada rakyat. Pegawai yang dibutuhkan yang pola pikir, pola sikap melayani, berbudaya produktif, serta mampu menjalankan manajemen berbasis kinerja yang berorientasi kepada pelayanan prima terhadap masyarakat (Iskandar, 2016) guna mewujudkan visi dan misi daerah yang harus dicapai.

Unsur politis dan subjektifitas seringkali mendominasi dalam setiap pengisian jabatan struktural PNS ini berkaitan dengan (Salim, 2015) birokrasi untuk mengeksitensikan semangat meraih dukungan politik dari masyarakat ataupun kelompok etnisnya. Hal inilah yang semakin memicu pandangan negatif publik bahwa untuk menempatkan seorang PNS dalam jabatan strukturalnya lebih ditentukan oleh faktor like or dislike pejabat politik dan juga berkaitan dengan kultural masyarakat Indonesia (Hasan, 2012). Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Berikut mekanisme penempatan dalam jabatan PNS/ASN berdasarkan PP. No. 13/2002; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

  Mekanisme penempatan dalam jabatan untuk Pegawai Negeri Sipil adanya berperan besar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam memberikan pertimbangan layak tidaknya seseorang dipromosikan atau dimutasikan. Namun demikian, dalam proses mutasi juga tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang mengingat dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 kebijakan mutasi ASN harus berdasarkan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, tanpa diskriminasi, dan loyalitas (Ruitan, Mantiri, & Kairupan, 2018), (Tampilang, Sambiran, & Pangemean, 2019).

Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Dengan mencermati uraian di atas serta implementasi mutasi pejabat di lingkungan Pemda Fakfak, maka pertanyaan yang mesti dijawab saat ini adalah apakah pola penempatan dan mutasi pejabat di lingkungan Pemda Fakfak telah sesuai dengan indikator sebagaimana termuat dalam sejumlah aturan yang dikemukakan atau masih berpatron pada unsur politik dan subjektifitas serta tanpa tendensius lainnya? Biarlah publik yang menilainya secara arif dan bijaksana.


0 Response to "POLITIK MUTASI JABATAN !!! MASIH PANTASKAH DIPRAKTEKAN ??"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel